Sebuah realita pelaksanaan PNPM Mandiri di Surabaya, BLM 2008 gagal, BLM 2009 juga gagal, dan BLM 2010 pun terancam gagal dicairkan. Surabaya adalah kota Besar ke-2 setelah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tetapi mengapa PNPM Perkotaan justru tidak dapat diserap dananya oleh masyarakat di kota ini. Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur tentunya simbol dari tolak ukur pencapaian target proyek. Realitanya adalah PNPM gagal di Surabaya, ada apa sebenarnya? Apa akar permasalahannya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana solusinya?
Tulisan saya sama sekali tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, melainkan lebih sebuah analisis sederhana dari realita gagalnya penyerapan BLM 2008-2009 (mungkin 2010 juga) dari perspektif aktifis sosial Kota Surabaya yang kebetulan pernah terlibat di PNPM P2KP Jawa Timur. Sebagai warga masyarakat Surabaya saya perlu menjadikan diri saya sebagai Subyek di dalam implementasi PNPM maka saya merasa sah dan berhak menilai PNPM sesuai dengan apa yang saya pahami.
PNPM DAN POLITIK PRAKTIS
Ketika BLM 2008 gagal terserap karena Pemkot Surabaya tidak menganggarkan dana untuk cost sharing beredar isu yang bersifat politis, bahwa Walikota Surabaya menolak PNPM karena berbeda partai dengan Presiden. Sebuah analisis yang menurut saya sangat kerdil ditiupkan oleh “Konsultan”. Bambang DH sebagai Walikota meskipun dalam ajang kampanye Beliau adalah Juru Kampanye, tetapi di dalam pelaksanaan program pembangunan sama sekali tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan partai politiknya.
PDI Perjuangan di Surabaya adalah berbasis pada masyarakat cilik (kelompok marginal), tetapi justru di dalam program pembangunannya banyak terkesan sesaat tidak berpihak pada masyarakat cilik. Menggusur kawasan-kawasan liar yang menempati lahan pemerintah seperti lahan jasa tirta, menggusur PK5 yang memenuhi badan jalan, mentertibkan anak-anak jalanan/gepeng yang mengemis atau mengamen di lampu merah, hingga merazia wanita-wanita harapan yang mangkal di tempat umum. Secara politis jelas bahwa program Beliau mengurangi suara pemilih untuk PDI Perjuangan. Maka jelas bahwa Beliau menjalankan program pembangunan di Surabaya bukan sekedar alasan kepentingan politik praktis melainkan semata profesionalisme sebagai Walikota yang berpikir jangka panjang.
Realitanya adalah di bawah kepemimpinan Beliau banyak rusun-rusun yang dibangun cantik diperuntukan buat golongan ekonomi lemah yang sebelumnya tergusur, banyak pasar-pasar tradisional disulap bersinergi dengan pasar modern, banyak PK5 dibina menjadi pedagang yang lebih tertib dan rapi, bersama istri terus mensukseskan program PAUD, hingga mengoptimalkan fungsi Rumah Penampungan/Rehabilitasi penyandang masalah sosial dengan diberi ketrampilan dan modal.
PNPM DAN KEPALA BAPPEKO
BLM 2009 kembali gagal terserap dan kemungkinan juga BLM 2010 terancam gagal terserap. Banyak penjelasan yang berbeda antara versi Konsultan dengan versi Pemkot Surabaya yang saya peroleh. Dalam kaca mata saya sebagai orang awam yang kebetulan pernah sekolah antropologi, saya mencoba menganalisa.
Pihak Konsultan merasa bahwa kendala permasalahan PNPM di Surabaya ada di Ibu Risma sebagai Kepala Bappeko Surabaya. Walikota di dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Konsultan membuka kesempatan untuk terjadi kesepahaman antara Pemkot dan Konsultan. Faktanya sampai tulisan ini dibuat belum ada perkembangan yang signifikan kearah kesepahaman antara pihak Pemkot dalam hal ini tentunya dikomandani oleh Ibu Risma selaku Bappeko dengan pihak Korkot selaku penanggungjawab Konsultan di Surabaya.
Ibu Risma adalah sosok pejabat pemkot yang memiliki nilai lebih bagi masyarakat Surabaya, Beliau adalah sosok pejabat berprestasi, yang mampu merubah Kota Surabaya sebelumnya banyak terdapat kawasan kumuh berubah sebagai Kota yang bersolek, hijau dan indah. Banyak prasasti-prasasti keberhasilan Beliau membangun Kota Surabaya, di semua pelosok Surabaya hampir bisa dipastikan ada taman bermain yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Pedestri dan taman-taman banyak menghiasi jalan-jalan Kota Surabaya.
Sebagai Kepala Bappeko, Beliau telah mencanangkan bahwa Tahun 2010 pembangunan lingkungan di seluruh pelosok Kota Surabaya harus sudah selesai, meliputi perbaikan jalan, saluran air, dan penerangan jalan umum. Beliau sendiri yang memimpin rapat Musrenbang di beberapa Kecamatan, seluruh jajaran dinasnya pun diwajibkan turun untuk mensinkronkan data musrenbang tersebut. Logikanya Pemkot Surabaya telah menganggarkan pembangunan infrastruktur perkampungan tanpa perlu anggaran dari Pusat. Logika bodoh adalah buat apa PNPM memaksakan diri pembangunan fisik bila Pemkot sendiri sudah menganggarkan. Logikanya lagi, bukankah tujuan dari pembentukan BKM (sekarang namanya berubah ya?) adalah bila mampu menjadikan PJM sebagai bagian dari perencanaan di Musrenbang. Kalau pembangunan fisik yang diusulkan dalam musrenbang sudah terserap oleh anggaran pemkot bukankah berarti penyusunan anggaran di pemkot sudah berpihak kepada masyarakat miskin.
Secara antropologi, dengan melihat hasil karya Ibu Risma yang telah membuat Surabaya tidak saja hijau tetapi indah maka orang yang memiliki cita rasa keindahan adalah orang yang bekerja sangat perfeksionis. Menanam pohon itu mudah, memeliharanya itu yang susah, sekedar tanam dan hidup siapapun bisa, tetapi tanam dan indah itu butuh cita rasa dan ketekunan tersendiri. Beliau sendiri yang mengontrol keliling apakah taman-taman yang dibuat terawat atau tidak.
Bambang DH dan Risma adalah sosok yang sangat disiplin, banyak perubahan di dalam proses pelayanan public di lingkungan dinas pemerintah kota Surabaya. Dulu setelah jam 12 siang jangan harap ada pelayanan bagi masyarakat di lingkungan pemerintah kota, sekarang sampai jam 2-3 sore (sesuai jam kantor) masih melayani masyarakat mulai di tingkat Kelurahan sampai di jajaran dinas. Di luar jam tersebut banyak pejabat yang masih lembur di kantor karena memang tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak bisa ditunda. Bagaiamana dengan Konsultan PNPM? Apakah sudah cukup professional?
Saat pertama kali Ibu Risma menjabat sebagai Kepala Bappeko beliau harus sudah berurusan dengan BKM bermasalah, Beliau terpaksa memenuhi panggilan Polda sebagai saksi untuk kasus BKM bermasalah tersebut. Sebagai Pejabat yang nantinya harus bertanggungjawab di dalam pengelolaan anggaran tentunya Beliau benar-benar mengkaji lebih soal PNPM. Bapemas diperintahkan untuk secara langsung mendata keberadaan BKM di seluruh Surabaya yang hasilnya sepertinya tidak sama dengan yang diberikan oleh pihak Konsultan. Maka bisa dipahami bila sosok perfeksionis seperti Ibu Risma tidak mudah untuk mengatakan sepaham dengan pihak Konsultan.
PNPM DAN PILWALI
Tahun 2010 akan ada agenda pemilihan Walikota Surabaya. Peta politik tentunya harus juga menjadi bahan kajian dari pihak Konsultan. Bapak Bambang DH bila “diijinkan” maju kemungkinan besar akan terpilih kembali, karena keberhasilan Beliau menjadikan Kota Surabaya menjadi lebih Bersih, Hijau, dan Indah. Taman-taman tidak sekedar mengurangi polusi melainkan juga menjadi media interaksi warga sehingga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pertemuan, ekspresi, olah raga, sampai out bond. Kemungkinannya beliau terganjal aturan tidak boleh mencalonkan lagi, maka ekstalasi calon menjadi lebih dinamis.
Calon kuat lain adalah Wakil Walikota sekarang yaitu Bapak Arif Afandi dari partai Demokrat dan didukung media besar Jawa Timur. Selain itu ada nama Ibu Risma juga diunggulkan, berdasarkan pooling di Detik Surabaya Ibu Risma unggul dengan suara lebih 60% meninggalkan calon lain. Adanya dua kandidat calon Walikota yang saat ini sama-sama berada pada pemegang kewenangan di pemkot maka berdampak pada sikap pegawai pemkot di jajaran bawahnya, yang tentunya akan mengambil sikap pasif. Siapapun di jajaran bawah tidak akan memperlihatkan sikap menentang pada kebijakan yang dibuat baik oleh Wakil Walikota atau pun oleh Kepala Bappeko.
KESIMPULAN
Pihak Konsultan PNPM sampai terpilihnya Walikota baru tidak akan bisa berbuat banyak bila hanya semata mengandalkan bahwa program ini adalah program Nasional “instruksi” Presiden. Bila pihak Konsultan belum memiliki kesepahaman dengan Kepala Bappeko Surabaya tentunya PNPM akan terancam tidak terserap. Ibu Risma memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja Konsultan dan itu berdampak pada penentuan kebijakan yang dibuat. Staf Bappeko dan atau dinas lain yang terkait hanya akan sekedar mengikuti petunjuk atasan karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berbeda apalagi bersebrangan. Bahwa pernah ada pernyataan Beliau akan mundur bila Pemkot bersedia sepaham dengan Konsultan, sebuah sikap yang tidak main-main dan perlu diperhitungkan. Beliau tentunya punya alasan mengapa Beliau belum sepaham dengan pihak Konsultan, hanya pihak Konsultan yang sebenarnya tahu jawabnya.
